Berita Nasional

Izin PT RAPP Dicabut, 338 Ribu Hektare Kawasan Hutan Kembali Dikuasai Negara

Penampakan lahan dari atas. Foto: Net.

Riau | Posindependent.com  – Pemerintah Republik Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Selain itu, pemerintah juga mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) pada areal seluas 42 hektare.

Penertiban tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan dan mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara.

PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Polres Aceh Utara Hijaukan Lingkungan Sekolah Lewat Program Green Policing

Pencabutan izin perusahaan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, keputusan itu diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan areal perusahaan. Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain pelanggaran tersebut, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Operasi Zebra Seulawah 2026 di Aceh Utara: 103 Pelanggaran Terjaring, Polisi Kedepankan Edukasi dan Pendekatan Humanis

Dengan dicabutnya PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi hukum yang berlaku.

Penertiban PT GSL

Selain PT RAPP, Satgas PKH secara bersamaan menertibkan PT GSL yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

10.638 Warga Belum Rekam KTP-el, Disdukcapil Aceh Utara Sasar Pelajar

Penertiban dilakukan terhadap PKS nonkebun milik perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, pabrik itu terindikasi membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Aktivitas pengolahan tersebut diduga ikut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.

RSUD Cut Meutia Layani Hingga 5.000 Pasien Diabetes dalam Setahun

Pemerintah juga melakukan penguasaan kembali terhadap areal PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL yang berada di atas lahan tersebut.

Dari sisi lingkungan, kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan dalam menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.

Karena itu, penertiban tersebut perlu dilanjutkan dengan pemulihan lingkungan dan pengawasan secara berkelanjutan. Langkah ini terutama penting untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo sekaligus melindungi habitat gajah Sumatera.

Miliaran Rupiah untuk Pemberdayaan, Baitul Mal Lhokseumawe dan Islamic Relief Matangkan Skema MEMPHIS-PGA dalam  Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Penertiban Lintas Lembaga

Kegiatan penertiban tersebut melibatkan sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga pemerintah. Di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.

Disdukcapil Aceh Utara Dorong Akurasi Data Warga Disabilitas

Jajaran lainnya yang hadir meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejaksaan Agung, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Upaya itu diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan aset negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. []

Seorang Pemuda Ditangkap Polisi Usai Bobol Rumah Warga di Aceh Utara

Pertajam fokus pada pencabutan izin PT RAPPBuat lead lebih langsung dan kuat
Iklan
Iklan
bir ali
× Advertisement
× Advertisement