Jakarta | Posindependent.com – Pemerintah terus mempercepat realisasi Paket Ekonomi 2025 untuk menjaga pertumbuhan dan daya beli masyarakat. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Danantara, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025.
Airlangga menjelaskan, rakortas tersebut membahas langkah konkret menjalankan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai program ekonomi strategis. “Kami memastikan seluruh program berjalan maksimal hingga kuartal IV tahun ini. Stimulus tambahan juga akan diarahkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Paket Ekonomi 2025 terdiri atas 8 program akselerasi, 4 program lanjutan di 2026, serta 5 program unggulan untuk penyerapan tenaga kerja. Fokus utama pemerintah adalah mempercepat implementasi magang nasional, memperluas insentif pajak, menyalurkan bantuan pangan, hingga memperkuat UMKM.
Program Magang Nasional dan Insentif Pajak
Pemerintah menargetkan program magang nasional bagi lulusan baru (fresh graduate) mulai berjalan pada 15 Oktober 2025. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta melalui sistem SIAPkerja yang resmi dibuka untuk pendaftaran di tanggal tersebut.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) untuk memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) khusus sektor pariwisata. Kebijakan ini berlaku bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552 ribu pekerja hotel, restoran, dan kafe.
“Insentif ini diharapkan mendorong gairah sektor pariwisata sekaligus menjaga daya beli pekerja di sektor jasa,” jelas Airlangga.
Bantuan Pangan dan Perlindungan Pekerja Informal
Mulai Oktober hingga November 2025, pemerintah menyalurkan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima beras dan minyak goreng Minyakita sebanyak 4 liter per bulan.
Selain itu, pemerintah menanggung 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal. Program ini menyasar sekitar 730 ribu penerima manfaat, termasuk pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, kurir, dan tenaga logistik.
Di sektor perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan manfaat tambahan berupa pembangunan 1.050 unit rumah. Pemerintah juga menjalankan program padat karya yang dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Deregulasi, Program Unggulan, dan Stimulus Akhir Tahun
Airlangga menegaskan, percepatan deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenai perizinan berbasis risiko akan efektif per 5 Oktober 2025. Regulasi ini terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mempermudah investasi.
Selain itu, pemerintah menyoroti lima program unggulan yang ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lebih luas, yaitu:
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,
- Kampung Nelayan Merah Putih,
- Revitalisasi tambak di pantura Jawa,
- Modernisasi kapal nelayan,Penanaman kembali di perkebunan rakyat.
Menjelang akhir tahun, pemerintah juga mempersiapkan stimulus tambahan kuartal IV. Program ini meliputi penebalan bantuan sosial, diskon tarif angkutan darat, laut, dan udara, serta paket wisata terpadu yang dikolaborasikan dengan promosi kuliner dan UMKM.
“Dengan stimulus ini, daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Airlangga menutup rakortas.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama PosIndependent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
