KENDARI | Posindependent.com – Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, PKK, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) digital di Sulawesi Tenggara.
Farid menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dukcapil se-Sultra di Hotel Azizah, Kendari, Selasa 4 November 2025. Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Sultra, Ketua DWP Provinsi, para kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sultra.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi Pemprov Sultra bersama PKK dan DWP. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan,” ujar Farid mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Kolaborasi PKK dan DWP Percepat Cakupan Adminduk
Rakor tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga menjadi ajang penghargaan bagi Disdukcapil kabupaten/kota yang mencatat kinerja terbaik sepanjang tahun.
Farid menilai organisasi kewanitaan seperti TP PKK dan DWP memiliki peran vital sebagai mitra terdekat pemerintah dengan keluarga. Ia menegaskan, melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan dua lembaga tersebut, target kepemilikan Akta Kelahiran, KIA, dan KTP-el di kalangan kelompok rentan dapat tercapai lebih cepat.
“Kami berharap TP PKK dan DWP terus mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya dokumen kependudukan,” katanya.
IKD Jadi Arah Baru Transformasi Digital Adminduk
Dalam forum tersebut, Farid juga memaparkan perkembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)yang kini memasuki versi 2.0. Aplikasi itu memungkinkan warga mengakses 11 jenis layanan Adminduk digital, mulai dari pencetakan KK hingga pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
“IKD akan terus dikembangkan sebagai pusat integrasi data antar lembaga, sekaligus alat verifikasi dan validasi identitas untuk layanan publik,” jelas Farid.
Ia menambahkan, IKD kini menjadi bagian dari Digital Public Infrastructure (DPI) bersama Digital Payments dan Digital Exchange. Kemendagri telah mengimplementasikan Digital ID untuk digitalisasi Bansos di Banyuwangi, menggunakan fitur Face Recognition dan Single Sign On berbasis IKD.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Harapan ke Depan
Rakor juga diwarnai pembagian simbolis dokumen kependudukan, seperti KK, KIA, dan KTP-el hasil pelayanan hari itu.
Penyerahan simbolis dokumen kependudukan KK, KIA, dan KTP-el oleh Direktur Dafdukcapil Kemendagri Muhammad Farid dalam Rakor Dukcapil Sultra di Kendari. Dok/dukcapil
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menilai sinergi Disdukcapil, PKK, dan DWP telah menjadi fondasi kuat peningkatan pelayanan publik di daerah. “Disdukcapil tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan PKK dan DWP yang menjangkau hingga desa membuat masyarakat lebih mudah memperoleh dokumen Adminduk,” ujarnya.
Kepala Disdukcapil Sultra, Muhammad Fadlansyah, berharap momentum Rakor ini dapat memperkuat semangat kolaborasi dan inovasi di seluruh jajaran Dukcapil se-Sultra. “Kami ingin memastikan seluruh warga Sultra memiliki dokumen kependudukan lengkap dan terlayani secara prima,” tegasnya.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama PosIndependent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
