BANDARLAMPUNG | Posindependent.com – Provinsi Lampung mencatat inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, hanya sebesar 0,30 persen, mengungguli 37 provinsi lain. Data ini disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 11 November 2025.
Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 mengalami inflasi, sementara Papua mencatat deflasi minus 0,92 persen. Di antara provinsi yang mengalami inflasi, Lampung berhasil menempati posisi terendah dengan capaian 0,30 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian harga yang diterapkan pemerintah daerah.
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Konsistensi Lampung Jaga Stabilitas Harga
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, capaian Lampung tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan utama. Ia memuji kerja sama antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dinilai berjalan efektif.
“Langkah Lampung memperkuat pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan rutin melaksanakan operasi pasar sangat berperan dalam menekan inflasi,” ujar Amalia.
BPS juga mencatat inflasi nasional hingga Oktober 2025 tetap terkendali dalam kisaran target 2,5 ± 1 persen, menandakan situasi ekonomi yang relatif stabil di tengah tantangan global.
Sementara itu, beberapa provinsi lain justru mencatat inflasi di atas batas atas target nasional. Sumatera Barat menempati posisi tertinggi dengan inflasi 3,87 persen, disusul Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen.
Selain inflasi, BPS juga melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2025 yang mencapai 5,04 persen (year on year). Pertumbuhan tertinggi terjadi di Maluku Utara dengan 39,10 persen, diikuti Sulawesi Tengah (7,79 persen) dan Kepulauan Riau (7,48 persen). Sementara itu, dua provinsi di wilayah timur masih mencatat kontraksi, yaitu Papua Tengah minus 16,11 persen dan Papua Barat minus 0,13 persen.
Kemendagri Minta Kepala Daerah Jaga Konsistensi
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Ia mengingatkan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif.
“Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci. Pemerintah daerah harus aktif mengidentifikasi potensi tekanan harga dan segera melakukan intervensi bila diperlukan,” tegas Tomsi.
Capaian Lampung yang berhasil menjaga inflasi di level terendah nasional menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan stabilitas ekonomi di tingkat daerah.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama Pos Independent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
