Aceh utara | Posindependent.com – Aceh Utara kembali menghadapi ironi serius dalam upaya pelestarian warisan sejarahnya. Kabupaten yang memegang predikat penting sebagai pusat peradaban Islam tertua di Asia Tenggara hampir gagal mengirimkan utusan ke Sertifikasi Ahli Cagar Budaya 2025 karena pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran perjalanan dinas.
Agenda nasional yang digelar Kementerian Kebudayaan pada 21–24 November 2025 di Jakarta itu menjadi ajang penting peningkatan kompetensi tenaga pelestari situs sejarah. Namun, Aceh Utara hampir absen dari kegiatan bergengsi tersebut hanya karena dana yang tergolong sangat kecil untuk ukuran kegiatan strategis.
Padahal, seluruh biaya sertifikasi, akomodasi, dan konsumsi sudah ditanggung penuh oleh Kementerian Kebudayaan. Pemerintah daerah hanya perlu menanggung biaya transportasi dan uang harian peserta.
Minim Anggaran, Pemerhati Budaya Kritik Lemahnya Komitmen Daerah
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Aceh, Piet Rusdi, menegaskan bahwa kementerian telah memberikan fasilitas lengkap bagi peserta. Namun Aceh Utara tetap tak mampu mengirim utusan karena anggaran perjalanan belum disiapkan.
Dok/Surat Kementerian Kebudayaan
Kondisi ini memicu kekecewaan para pemerhati sejarah. Saiful Azhar menilai ketidaksiapan anggaran tersebut sebagai bentuk kelalaian serius pemerintah daerah, mengingat Aceh Utara memiliki ratusan situs Cagar Budaya Samudra Pasai yang membutuhkan penanganan ahli bersertifikat.
“Bagaimana mungkin daerah yang memegang warisan peradaban dunia tidak mampu menyediakan dana lima juta untuk penguatan SDM pelestarian budaya? Ini bertolak belakang dengan slogan Aceh Utara Bangkit,” tegas Saiful.
Kritik itu mencuat seiring meningkatnya kekhawatiran publik mengenai arah kebijakan kebudayaan di daerah yang sarat nilai sejarah ini.
Utusan Akhirnya Berangkat Berkat Swadaya LSM
Hingga batas konfirmasi peserta pada 19 November 2025 pukul 12.00 WIB, pemerintah belum juga menyediakan dana perjalanan. Kondisi itu mendorong salah satu LSM yang aktif di sektor sejarah untuk menanggung seluruh biaya sebesar Rp5 juta secara swadaya.
Berkat dukungan tersebut, Zulfikar perwakilan dari CISAH akhirnya diberangkatkan dengan surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.
Keberangkatan ini menjadi bukti bahwa komitmen pelestarian budaya di Aceh Utara saat ini lebih banyak digerakkan oleh masyarakat dan komunitas sejarah dibandingkan pemerintah daerah.
Seruan Evaluasi Total Kebijakan Kebudayaan Daerah
Peristiwa ini dianggap sebagai alarm penting bagi pemerintah daerah agar tidak lagi menempatkan sektor kebudayaan dalam prioritas rendah. Ancaman kerusakan, alih fungsi, hingga kelalaian pengelolaan situs bersejarah semakin meningkat dan membutuhkan penanganan ahli bersertifikat.
Pelaku budaya berharap kejadian ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh, terutama terkait perencanaan dan penganggaran program penguatan pelestarian budaya di Aceh Utara wilayah yang memegang identitas sejarah besar bagi Indonesia dan dunia.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama Pos Independent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
