ACEH UTARA | Posindependent.com – Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, Muhammad Nuh Al-Azhar, turun langsung memimpin pelayanan jemput bola administrasi kependudukan (Adminduk) di Kantor Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Langkah ini merupakan komitmen negara memastikan hak administrasi warga tetap terpenuhi pascabencana banjir besar, Selasa 13 Januari 2026.
Kehadiran Ditjen Dukcapil di tengah warga terdampak banjir di Kecamatan Langkahan Aceh Utara bertujuan mempercepat pemulihan layanan publik, khususnya penerbitan ulang dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana. Petugas mencetak kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen penting lainnya langsung di lokasi.
Muhammad Nuh Al-Azhar menyampaikan, pelayanan jemput bola ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam situasi darurat. Ia memastikan seluruh warga terdampak tetap memperoleh akses layanan adminduk secara cepat, mudah, dan gratis.
Aceh Utara Masuk Prioritas Nasional Pemulihan Adminduk
Ia menjelaskan, dari seluruh wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan 15 daerah prioritas percepatan pemulihan adminduk. Dari jumlah tersebut, tujuh daerah berada di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Utara.
Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Muhammad Nuh Al-Azhar, menyerahkan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), serta bantuan kepada warga terdampak banjir di Aceh Utara, didampingi Kapolres Aceh Utara dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara. Dok/Disdukcapil
Selain Aceh, pemerintah juga memfokuskan penanganan di lima daerah di Sumatera Utara dan tiga daerah di Sumatera Barat. Penetapan ini bertujuan memastikan pelayanan kependudukan tidak terhenti meski wilayah terdampak bencana.
Tidak hanya membawa layanan administrasi, tim Ditjen Dukcapil juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan kain sarung kepada warga korban banjir. Bantuan tersebut merupakan amanah langsung dari Inspektorat Jenderal Dukcapil.
“Meskipun jumlahnya terbatas, bantuan ini kami harapkan bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak,” ujar Muhammad Nuh Al-Azhar.
Disdukcapil Aceh Utara Jadi Garda Terdepan
Muhammad Nuh Al-Azhar mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Utara yang sigap mendukung pelayanan di lapangan. Ia menyebut, seluruh proses pelayanan berjalan lancar tanpa kendala berarti berkat kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.
Menurutnya, Disdukcapil Aceh Utara tampil sebagai garda terdepan dalam memastikan warga korban banjir tetap memiliki dokumen administrasi yang sah untuk mengakses bantuan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kami melihat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial tim yang sangat baik di sini. Sinergi seperti ini harus terus kita jaga,” katanya.
Ratusan Ribu Warga Terdampak Banjir Besar
Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, bencana banjir besar berdampak pada 433.064 jiwa atau 124.549 kepala keluarga. Hingga kini, 54.795 jiwa atau 16.201 kepala keluargamasih mengungsi di sejumlah titik aman.
Banjir juga menelan korban jiwa. Tercatat 245 orang meninggal dunia, enam orang hilang, serta 2.127 orang mengalami luka-luka.
Dari sisi kerusakan, bencana ini menyebabkan 3.506 rumah hilang, 6.236 rumah rusak berat, 16.325 rumah rusak sedang, dan 20.280 rumah rusak ringan. Total rumah yang sempat terendam banjir mencapai 72.364 unit.
Pelayanan jemput bola adminduk ini menjadi kunci penting pemulihan pascabencana, agar warga Aceh Utara dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas sosial serta ekonomi secara normal.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama Pos Independent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
