Yogyakarta | Posindependent.com – Pemerintah tengah menyiapkan tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang adaptif agar regulasi mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga keamanan publik dan ruang digital nasional. Langkah ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 22 Mei 2026.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pemerintah tidak akan menyusun regulasi AI secara reaksioner di tengah laju perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat. Menurutnya, pemerintah harus menyusun kebijakan yang fleksibel agar tetap relevan dengan perubahan zaman.
“Karena teknologi berkembang begitu cepat, kita tidak boleh latah dan tidak boleh juga teknologi itu diatur secara reaksioner. Teknologi masih terus mencari bentuk ketika diadopsi di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga layanan keuangan,” ujar Nezar Patria.
Pemerintah Susun Regulasi AI yang Fleksibel
Nezar menjelaskan pemerintah menerapkan pendekatan horizontal dalam menyusun regulasi AI. Pendekatan ini mengedepankan prinsip dan norma umum sebelum diterapkan ke masing-masing sektor industri.
Pemerintah mengambil langkah tersebut agar aturan terkait kecerdasan artifisial tetap mampu mengikuti perubahan teknologi yang berlangsung sangat dinamis. Dengan cara ini, regulasi diharapkan tidak cepat tertinggal oleh inovasi baru.
Di sisi lain, Nezar mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa dua sisi berbeda. Selain memberikan manfaat besar, teknologi juga dapat memunculkan ancaman di ruang digital.
“Penggunaan teknologi digital bisa berdampak baik, tetapi juga bisa buruk. Ada kejahatan digital, penipuan daring, cyber bullying, hingga hoaks dan disinformasi yang harus kita hadapi bersama,” kata Nezar.
Persaingan AI Global dan Perlindungan Data Jadi Fokus
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini juga tengah menyiapkan peta jalan nasional pengembangan AI beserta etika penggunaannya. Langkah tersebut dinilai penting karena persaingan teknologi AI kini semakin ketat di tingkat global.
Nezar menyebut negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Eropa, hingga sejumlah negara Asia terus berlomba mengembangkan teknologi kecerdasan artifisial.
“Persaingan memenangkan teknologi AI sedang terjadi sangat gencar. Ada Amerika, China, Eropa, dan negara-negara Asia yang terus bergerak mengembangkan artificial intelligence,” ujarnya.
Ia menambahkan perkembangan AI telah bergerak dari teknologi chatbot, agentic AI, hingga physical AIyang mulai dipadukan dengan teknologi robotik. Kondisi ini membuat pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan yang jelas dan terukur.
Nezar juga menegaskan pengembangan AI harus berjalan beriringan dengan perlindungan data pribadi. Pasalnya, sistem AI bekerja dengan mengandalkan data sebagai fondasi utama.
Pemerintah, kata dia, telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai dasar penguatan tata kelola data digital di Indonesia.
“Mesin AI hidup dengan data. Karena itu, harus ada proteksi terhadap data pribadi,” tegas Nezar.
Di akhir diskusi, Nezar mengajak generasi muda memperkuat penguasaan teknologi baru agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu menjadi pemain utama dalam transformasi digital nasional.
“Kita tidak ingin hanya menjadi user atau sekadar pasar. Kita ingin menjadi pemain dan menciptakan kedaulatan digital Indonesia untuk masa depan,” pungkasnya.***
