Banda Aceh | Posindependent.com – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan penanggulangan bencana di Aceh. Ia menegaskan, Aceh sebagai provinsi dengan status khusus dan sejarah penting bagi Indonesia, layak mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah diberikan BNPB. Namun kami berharap dukungan untuk Aceh dapat ditingkatkan lagi,” ujar Fadhlullah dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa 28 Oktober 2025.
Fadhlullah berharap kunjungan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, membawa angin segar bagi Aceh pada tahun 2026, khususnya dalam bentuk program bantuan penanganan dan penanggulangan bencana yang lebih signifikan.
Menurutnya, Aceh memiliki posisi strategis, tidak hanya karena MoU Helsinki 2005, tetapi juga karena kontribusinya dalam sejarah republik, mulai dari sumbangan pesawat Seulawah, peran Radio Rimba Raya, hingga emas untuk Monas di Jakarta.
Aceh Jadi Daerah Prioritas Penanggulangan Bencana Nasional
Kepala BNPB Suharyanto mengakui, Aceh termasuk salah satu daerah paling rawan bencana di Indonesia. Ia menyebut, hampir semua klaster bencana nasional terjadi di Aceh, mulai dari kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, hingga potensi tsunami dan letusan gunung api.
“Oleh sebab itu, Aceh menjadi prioritas kami. Kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan ingin membantu masyarakatnya,” ujar Suharyanto menegaskan.
Untuk memperkuat mitigasi, BNPB menyiapkan sejumlah program strategis. Salah satunya adalah pembangunan pusat edukasi dan informasi kesiapsiagaan tsunami melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Sistem Peringatan Dini dan Bantuan Nyata BNPB untuk Aceh
Selain edukasi kebencanaan, BNPB akan memperkuat sistem teknologi dengan membangun Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini yang terhubung langsung dengan Pusdalops daerah. Sistem ini akan memberikan informasi dini tentang potensi gempa, tsunami, banjir, atau letusan gunung api agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi bencana.
BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah rawan kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen di lahan pertanian.
“Bantuan ini kami siapkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana kekeringan,” tambah Suharyanto.
Sejak 2021 hingga 2024, BNPB telah menyalurkan dana siap pakai senilai Rp16,01 miliar untuk penanganan bencana di Aceh. Selain itu, dukungan logistik dan peralatan darurat mencapai total Rp32,6 miliar sejak 2023 hingga 2025.
Tahun ini, BNPB juga menyalurkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi sembilan kabupaten/kota di Aceh, sementara proses pencairan anggaran masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Dorongan Fadhlullah untuk Penguatan Koordinasi Daerah
Menutup Rakor tersebut, Fadhlullah menekankan pentingnya koordinasi antara BPBD Aceh, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penanganan bencana. Ia menilai, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di masa depan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, kepala SKPA, kepala BPBD kabupaten/kota, serta berbagai unsur terkait lainnya.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama PosIndependent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
