LHOKSEUMAWE – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, Sudirman atau dikenal Haji Uma, melakukan pertemuan silaturahmi dengan Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe, Selasa, 10 Maret 2026.
Kehadiran Haji Uma, disambut langsung oleh Kepala BI Lhokseumawe, Prabu Dewanto beserta jajarannya.
Haji Uma menyebut kunjungannya merupakan silaturrahmi dan membahas sejumlah hal menyangkut kondisi daerah, terutama terkait layanan penukaran uang rupiah untuk masyarakat serta pengendalian inflasi di wilayah Aceh, khususnya menjelang momentum Idul Fitri dimana kebutuhan masyarakat meningkat.
“Dalam pertemuan silaturrahmi dengan Kepala BI Lhokseumawe kita membahas sejumlah hal terkait perkembangan kondisi daerah, khususnya terkait layanan tukar uang rupiah bagi masyarakat dan langkah pengendalian inflasi jelang Idul Fitri,” kata Haji Uma.
Haji Uma menyampaikan pentingnya memastikan ketersediaan layanan penukaran uang yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri. Ia menilai layanan penukaran uang yang tertib dan merata akan membantu masyarakat serta mengurangi praktik penukaran uang oleh pihak tidak resmi yang sering merugikan masyarakat.
Dari hasil pertemuan tersebut, Haji Uma menyampaikan bahwa BI Lhokseumawe membuka layanan penukaran uang rupiah baru secara langsung yang tersebar di beberapa titik di Kota Lhokseumawe serta bekerjasama dengan perbankan. Jumlah total penyaluran untuk wilayah kerja BI Lhokseumawe sebesar Ro 2,3 triliun untuk 39.000 paket penukaran via aplikasi pintar.
“Untuk penukaran uang rupiah baru, pihak BI Lhokseumawe membuka akses layanan penukaran langsung di beberapa titik dan bekerjasama dengan perbankan untuk penyalurannya ke masyarakat. Jumlahnya Rp 2,3 triliun bagi 3.9000 penukaran. Tapi perlu diketahui masyarakat bahwa sistem aksesnya mesti melalui aplikasi pintar untuk pendaftarannya,” tutur Haji Uma.
Selain itu, Haji Uma juga berdiskusi terkait kondisi inflasi di Aceh dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk ketersediaan pasokan bahan pokok, distribusi barang, dan stabilitas harga di pasar tradisional serta langkah upaya bagi pengendaliannya.
Menurut Haji Uma, dari penjelasan pihak BI diketahui bahwa inflasi Aceh relatif tinggi yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh bencana hidro-meteotologi yang menimpa Aceh November 2025 lalu dan berdampak terhadap kerusakan infrastruktur serta kelancaran koneksitas distribusi di Aceh.
Untuk upaya pengendalian inflasi daerah, BI Lhokseumawe berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja melalui satgas Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Kepala Daerah. BI juga punya tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Untuk upaya pengendalian inflasi, pihak BI Lhokseumawe melakukan koordinasi intensif dengan daerah melalui TIPD dan juga melakukan sejumlah upaya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti pergelaran pasar murah dan upaya subsidi biaya angkut komoditas dari luar provinsi bekerjasama dengan Pemda,” jelas Haji Uma.
Menurut Haji Uma, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain itu, Haji Uma juga mengusulkan tela’ah kebijakan bagi pemberian subsidi bagi masyarakat secara merata bagi upaya pengendalian inflasi.
Karena menurut Haji Uma, pasar murah yang digelar bersama pemda aksesnya terbatas. Karena titik lokasi kegiatan yang hanya menjangkau sebagian masyarakat yang ada dilokasi pelaksanaan kegiatan.
Haji Uma juga mengapresiasi langkah dan upaya kantor perwakilan BI di Aceh yang mendekatkan akses penukaran uang bagi masyarakat baik penyaluran oleh BI secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perbankan.
“Kita mengapresiasi upaya layanan BI bagi akses penukaran uang bagi masyarakat jelang Idul Fitri. Namun perlu sosialisasi lebih intensif, karena sepertinya belum semua masyarakat memahami terkait syarat daftar via aplikasi pintar,” imbuh Haji Uma.
