Jakarta | Posindependent.com – Sinergi kebijakan fiskal dan moneter 2026 menjadi fokus utama pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah memastikan defisit APBN 2026 tetap terkendali di level 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah tetap stabil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu 21 Februari 2026.
Pemerintah dan otoritas moneter mempertegas komitmen untuk memperkuat koordinasi demi menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Langkah ini sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.
Defisit APBN 2026 Dikendalikan Secara Pruden
Pemerintah mengelola kebijakan fiskal secara hati-hati dan berkesinambungan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap PDB.
Pemerintah memenuhi pembiayaan defisit melalui kombinasi pembiayaan utang dan non-utang. Untuk pembiayaan utang, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik dan global, serta menarik pinjaman luar negeri dan dalam negeri.
Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap penerbitan SBN. Tim pengelola utang memperkuat manajemen risiko dan mengatur portofolio utang secara cermat agar struktur utang tetap sehat, aman, dan berkelanjutan.
Di sisi moneter, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan tahun 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5±1 persen. Bank sentral juga mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah melalui operasi moneter pro-market guna memastikan likuiditas tetap memadai di pasar uang dan perbankan.
SBN dan Stabilitas Rupiah Dijaga Transparan
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyepakati mekanisme penerbitan dan pembelian SBN berdasarkan prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden. Bank Indonesia melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder melalui pelaku pasar dan mekanisme bilateral debt switch dengan pemerintah.
Seluruh transaksi dilakukan menggunakan harga pasar yang berlaku dan tetap dapat diperdagangkan (tradeable). Kedua institusi menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang kuat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter 2026 menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas harga, serta sistem keuangan nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia optimistis koordinasi yang solid akan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama Pos Independent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
