Jakarta | Posindependent.com – Perlindungan anak di ruang digital kembali menjadi sorotan nasional setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar audiensi besar bersama asosiasi dan pelaku industri gim daring. Pemerintah menggerakkan dialog cepat dan terukur untuk memastikan keamanan anak tanpa menghambat inovasi industri gim.
Lebih dari 20 publisher global dan lokal, mulai dari AGI, Tencent, Garena, Agate, Megaxus, Nintendo, hingga Playstation hadir langsung dalam pertemuan yang berfokus pada penguatan kolaborasi moderasi konten dan tata kelola platform digital.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa isu keamanan ruang digital, termasuk gim daring, berada pada tingkat atensi tertinggi pemerintah dan publik. Komdigi ingin memastikan semua kebijakan berjalan efektif tanpa menghambat kreativitas industri.
Publisher Apresiasi PP Tunas dan Komitmen Harmonisasi Aturan
Para publisher gim menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan pemerintah dalam menyelaraskan industri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Mereka menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi klasifikasi usia, moderasi konten, parental control, dan edukasi bagi orang tua.
Alexander menjelaskan bahwa PP Tunas menetapkan standar keamanan minimum yang wajib diterapkan semua platform digital, termasuk verifikasi usia, pembatasan fitur berisiko tinggi, dan sistem moderasi konten yang lebih ketat. Pada saat yang sama, Indonesia Game Rating System (IGRS)berfungsi sebagai pedoman klasifikasi yang wajib dipatuhi industri.
Integrasi PP Tunas–IGRS Jadi Kunci Ruang Digital yang Aman
Dalam audiensi itu, pemerintah dan industri sepakat perlunya harmonisasi aturan agar proses kepatuhan lebih mudah dan tidak tumpang tindih. AGI dan pelaku industri juga menyatakan siap memperkuat literasi digital serta membantu membangun kebiasaan bermain gim yang sehat bagi anak.
“Integrasi PP Tunas dan IGRS adalah kunci agar perlindungan anak berjalan efektif. Kepatuhan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi komitmen moral menjaga ruang digital yang ramah anak,” tegas Alexander.
Komdigi memaparkan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk penyusunan roadmap moderasi konten gim daring, pembaruan modul literasi digital untuk orang tua dan anak, rapat teknis dengan asosiasi, dan pembentukan Pokja bersama untuk sinkronisasi kebijakan.
Menutup audiensi, Alexander menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin membatasi pertumbuhan industri gim, melainkan memastikan ruang digital tetap aman.
“Kita ingin industri gim tumbuh kreatif dan kompetitif, tetapi perlindungan anak adalah garis merah. Kolaborasi pemerintah, industri, orang tua, dan sekolah menjadi kunci menciptakan ruang digital yang sehat,” tutup Dirjen Alexander.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama Pos Independent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
