Medan | Posindependent.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Langkah ini diwujudkan melalui evaluasi menyeluruh pembangunan sistem pencegahan korupsi yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu 1 Oktober 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, menekankan pentingnya konsistensi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti hasil evaluasi. Ia mengajak jajaran OPD bekerja sama memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Melalui forum ini, saya mengajak OPD untuk fokus menindaklanjuti hasil evaluasi pembangunan sistem pencegahan korupsi. Mari kita terus berkomitmen bersama membangun Sumut yang bersih,” ujar Togap.
Skor MCP 83,84 Jadi Tolok Ukur
Pada 2024, Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Sumut mencatat skor 83,84. Togap menjelaskan MCP merupakan sistem pelaporan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.
Ada delapan area intervensi MCP, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik daerah (BMD), pelayanan publik, perizinan, optimalisasi pendapatan daerah, hingga pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
“Forum ini menjadi momentum kita untuk semakin memperkuat pemahaman MCP dan menindaklanjuti masukan dari KPK,” tambah Togap.
KPK Apresiasi Pemprov Sumut
Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI Wilayah I, Uding Juharudin, menilai capaian Pemprov Sumut sudah positif. Menurutnya, skor MCP 83,84 menunjukkan pemerintah daerah berada di jalur yang tepat dalam penerapan tata kelola yang sesuai aturan.
“Pemprov Sumut masih bagus dengan skor 83,84. Nilai ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan ketentuan yang baku,” kata Uding.
Ia mengingatkan agar MCP tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai mitra yang membantu memperkuat integritas dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
“MCP ini kami harap bukan membebani, tapi menjadi teman atau mitra bagi pemerintah daerah,” tegas Uding.
Dengan skor MCP yang cukup tinggi, Pemprov Sumut meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan sistem pencegahan korupsi. Dukungan KPK semakin memperkuat langkah ini demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya di Sumatera Utara.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama PosIndependent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
