Jawa Tengah | Posindependent.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 2026. Kali ini, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Hamenang Wajar Ismoyo, turut diamankan dalam operasi yang tercatat sebagai OTT ke-23 tahun ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut “Benar,” ujar Setyo.
Ia menjelaskan bahwa tim KPK juga mengamankan sejumlah orang lainnya dalam operasi tersebut. Mereka terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten serta sejumlah pihak dari kalangan swasta.
Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Penangkapan di Klaten menambah daftar panjang operasi penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.
Pada Januari, KPK menggelar OTT pertama dengan mengamankan delapan orang pada 9–10 Januari. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.
Masih pada Januari, KPK melanjutkan penindakan melalui OTT kedua yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi, disusul OTT ketiga terhadap Bupati Pati Sudewo.
Memasuki Februari, lembaga tersebut menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam operasi keempat. Selanjutnya, pada OTT kelima, KPK mengamankan Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
Pada bulan yang sama, KPK juga melakukan OTT keenam dengan menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Rangkaian operasi berlanjut pada Maret, ketika KPK menangkap tiga kepala daerah dalam operasi terpisah. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April, KPK mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo melalui OTT kesepuluh. Sementara itu, sepanjang Mei tidak terdapat operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga tersebut.
Aktivitas penindakan kembali meningkat pada Juni. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri setelah KPK melakukan operasi. Pada bulan yang sama, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12.
KPK kemudian mengamankan seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam OTT ke-13 yang berkaitan dengan pengembangan operasi sebelumnya. Dalam OTT ke-14, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby juga menjadi pihak yang diamankan setelah menyerahkan diri.
Pada Juli, KPK melaksanakan empat operasi berturut-turut, yakni OTT ke-15 hingga ke-18. Sejumlah kepala daerah yang ditangkap dalam rangkaian tersebut meliputi Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Memasuki Agustus, OTT ke-19 menyasar sejumlah pejabat di jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Selanjutnya, pada September, KPK menjalankan OTT ke-20 terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Operasi ke-21 kemudian dilakukan dengan menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.
Pada Oktober, sebelum penangkapan di Klaten, KPK telah menggelar OTT ke-22 yang menyasar pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah pihak swasta.
Dengan penangkapan Bupati Klaten, rangkaian operasi KPK sepanjang 2026 kembali bertambah. Status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut masih menunggu keputusan resmi KPK sesuai prosedur yang berlaku.
Sumber: Antara
