Banda Aceh | Posindependent.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam 9 Oktober 2025.
Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, penasihat dan anggota DEA, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para Kepala SKPA terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan dan kolaborasi lintas sektor.
Ia menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global agar Aceh mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal besar dalam memajukan Aceh,” ujar Muzakir Manaf.
Kolaborasi Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan
Gubernur menegaskan bahwa Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor yang harus dioptimalkan. Ia menyebut sektor perkebunan dan pertanian sebagai contoh nyata yang dapat membuka lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi daerah yang maju dan sejahtera, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Gubernur.
Muzakir Manaf juga meminta DEA berperan aktif dalam menyusun analisis ekonomi berbasis data yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta menyusun rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi yang tepat sasaran.
Peran Strategis Dewan Ekonomi Aceh
Dewan Ekonomi Aceh diharapkan berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Aceh dalam menentukan arah pembangunan daerah.
DEA akan menjadi lembaga penyeimbang dalam implementasi kebijakan ekonomi, mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta memastikan seluruh kebijakan tetap efektif dan berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Aceh untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing tinggi. Dengan adanya Dewan Ekonomi Aceh, diharapkan proses pengambilan kebijakan akan lebih akurat, adaptif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama PosIndependent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
