BANDARLAMPUNG | Posindependent.com – Obligasi dan Sukuk Daerah menjadi fokus baru Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pembiayaan pembangunan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan alternatif tersebut saat menghadiri Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah bagi pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan di Grand Mercure Bandarlampung, Senin 18 Mei 2026.

Dalam kegiatan yang diikuti sejumlah pemerintah daerah dari wilayah Sumatera Bagian Selatan itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya inovasi pembiayaan guna mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Menurutnya, daerah tidak bisa terus bergantung pada sumber pendapatan konvensional. Pemerintah daerah perlu menghadirkan skema pembiayaan baru agar pembangunan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.

“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Lampung Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan

Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menjelaskan, Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera dan menjadi salah satu daerah unggulan pada sektor primer. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kapasitas fiskal daerah.

Ia menyebut, pendapatan daerah masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta retribusi yang terbatas. Di sisi lain, kebutuhan pelayanan publik bagi sekitar 9,5 juta penduduk terus meningkat.

Mirza menilai Obligasi dan Sukuk Daerah dapat menjadi solusi strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Instrumen tersebut memungkinkan pemerintah daerah mendanai proyek-proyek produktif tanpa hanya mengandalkan transfer pusat atau pendapatan pajak.

Menurutnya, skema ini juga dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam proyek strategis agar tidak sekadar menjadi pemilik lahan atau pemberi izin, tetapi turut menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar.

Hilirisasi SDA Dinilai Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kesempatan itu, Mirza juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di Lampung. Ia menilai banyak komoditas unggulan seperti gabah dan kopi masih dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah, lalu kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih tinggi.

Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat hilirisasi agar keuntungan ekonomi tetap berputar di daerah.

“Ini adalah bentuk capital outflow yang terus terjadi, sehingga sektor primer belum sepenuhnya menjadi penggerak kesejahteraan daerah,” jelasnya.

Mirza menegaskan keberhasilan penerbitan obligasi dan sukuk membutuhkan kesiapan regulasi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta perencanaan yang matang.

Ia juga mengajak pemerintah pusat, OJK, pelaku pasar keuangan, investor, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya membangun kolaborasi agar Lampung dapat menjadi daerah percontohan pengembangan obligasi daerah di Indonesia.

OJK Sebut Sumatera Bagian Selatan Berpotensi Jadi Pelopor

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menilai sosialisasi tersebut menjadi langkah konkret dalam mendorong pembiayaan pembangunan melalui obligasi dan sukuk daerah.

Menurutnya, wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Lampung, memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan tersebut secara bersama-sama.

Arifin menyoroti sejumlah potensi ekonomi Lampung, seperti Pelabuhan Panjang dan sektor ekspor kopi nasional yang dinilai mampu menjadi dasar penguatan skema pembiayaan daerah.

Ia optimistis masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui obligasi daerah dan merasakan manfaat ekonominya secara langsung.

“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Obligasi dan Sukuk Daerah diharapkan menjadi langkah awal membangun ekosistem pembiayaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan di Lampung dan wilayah Sumatera Bagian Selatan.***

Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama PosIndependent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.