Jakarta | Posindependent.com – BMKG peringatkan musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menyampaikan peringatan itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paparannya, Faisal menegaskan Indonesia berpotensi menghadapi fenomena El Nino pada 2026. BMKG telah menyampaikan prediksi tersebut sejak Maret 2026 dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkuat prediksi itu melalui rilis resmi pada 2 Juni 2026.
El Nino dan Kemarau 2026 Perlu Diwaspadai
Faisal menjelaskan El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, hasil pemantauan BMKG menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka +1,0 yang menandakan kondisi El Nino mulai terbentuk.
Di sisi lain, sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini mendorong BMKG meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.
“Sejak bulan Maret kami sudah menyampaikan bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada 2 Juni, WMO juga merilis prediksi El Nino pada 2026,” ujar Faisal.
Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah mulai memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026. Sementara itu, puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan di beberapa wilayah dapat berlangsung hingga September.
Curah hujan diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Jawa Barat Diminta Siapkan Antisipasi Kekeringan
Faisal menilai karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak berlangsung seragam. Wilayah pesisir utara Jawa Barat, misalnya, sudah memasuki musim kemarau. Namun, daerah seperti Bogor masih berpotensi mengalami hujan karena memiliki karakteristik iklim berbeda.
Karena itu, BMKG meminta pemantauan cuaca dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim agar langkah mitigasi lebih tepat sasaran.
BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung selama tiga hingga tujuh bulan, tergantung wilayah masing-masing. Informasi iklim, jumlah hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui untuk membantu pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi.
Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD mulai dari Kodim hingga Koramil segera memetakan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
Menurut Maruli, data mengenai wilayah rawan kekeringan harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan tindakan cepat menghadapi dampak kemarau panjang.
Ia juga memastikan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur akan terus berlanjut sebagai langkah membantu masyarakat menghadapi musim kemarau.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat hampir setiap tahun menghadapi persoalan kekurangan air bersih saat musim kemarau.
“Kita memasuki bulan Juni yang sudah mulai kemarau. Menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan September masih menjadi periode yang harus diwaspadai,” kata Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih guna mengurangi risiko krisis air di sejumlah daerah terdampak.
Kolaborasi BMKG dan Pemerintah Daerah Diperkuat
Pada kesempatan yang sama, Faisal mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi contoh sinergi pemerintah daerah dengan BMKG untuk meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.
BMKG peringatkan musim kemarau 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah mitigasi. Upaya itu diperlukan guna meminimalkan risiko kekeringan, menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan air bersih, serta memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
