BANDARLAMPUNG | Posindependent.com – TPAKD Lampung menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Pleno Pelaksanaan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis 11 Juni 2026.
Rapat pleno yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung itu menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program, menetapkan target, serta menyusun langkah konkret guna memperluas literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Lampung.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy melaporkan bahwa sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD telah menjalankan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu, TPAKD juga menggelar 25 kegiatan business matching, dengan hampir 60 persen program menyasar pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
TPAKD Lampung Fokus pada Hasil Nyata
Otto menjelaskan, program TPAKD Lampung terus bersinergi dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Desaku Maju yang dipadukan dengan Desa Perkasa. Program tersebut bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.
Pada 2026, TPAKD menetapkan tiga program prioritas utama. Pertama, Agrifuture Lampung untuk menarik minat generasi muda ke sektor pertanian. Kedua, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Ketiga, Siger Preneur Lampung untuk memperkuat pemberdayaan wirausaha muda.
Dalam kesempatan itu, Jihan Nurlela menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan dari hasil nyata seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas UMKM, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.
“Fokus utama TPAKD adalah pada outcome. Jangan hanya melaksanakan program sebagai seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar berpatokan pada hasil yang ingin dicapai untuk masyarakat,” tegas Jihan.
Literasi dan Inklusi Keuangan Harus Menjangkau Pelosok
Jihan juga menyoroti pentingnya percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan data 2025, tingkat inklusi keuangan Lampung mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.
Ia meminta TPAKD menghadirkan terobosan agar akses layanan keuangan dapat menjangkau wilayah pelosok. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema pembiayaan.
Jihan menegaskan bahwa akses pelayanan keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“TPAKD memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Program Strategis Diperkuat untuk Dongkrak Ekonomi Daerah
Selain memperluas literasi keuangan, Jihan juga mendorong penguatan berbagai program strategis, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap Desa Perkasa, hingga pembiayaan sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan mampu membuat TPAKD Lampung semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan IPM Provinsi Lampung.***
