Jakarta | Posindependent.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat implementasi e-Learning ASN Berintegritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diluncurkan secara nasional pada 17 Juni 2026. Program ini menyasar lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia sebagai langkah memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi, Selasa 9 Juni 2026, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
KPK dan Kementerian PANRB menyepakati percepatan implementasi program tersebut dalam agenda Courtesy Meeting sebagai tindak lanjut evaluasi nasional atas pelaksanaan program percontohan di sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi fondasi penting dalam pendidikan antikorupsi. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak akan berjalan maksimal tanpa aparatur yang memahami sekaligus menerapkan nilai integritas dalam pelayanan publik.
“Penguatan integritas ASN menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui budaya integritas yang tertanam dalam sistem kerja,” ujar Setyo.
KPK Targetkan Pendidikan Integritas Jangkau Seluruh ASN
KPK mengembangkan e-Learning ASN Berintegritas melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC). Program ini menghadirkan pembelajaran digital yang lebih mudah diakses, sistematis, dan adaptif terhadap kebutuhan aparatur negara di seluruh Indonesia.
Selain memperluas pemahaman tentang nilai antikorupsi, KPK berharap program ini mampu mendorong perubahan perilaku ASN sekaligus memperkuat budaya kerja berintegritas di lingkungan pemerintahan.
Setyo menjelaskan, program tersebut menjadi agenda jangka panjang yang akan terus diperluas hingga 2029. KPK juga mendorong instansi pemerintah untuk melanjutkan pembelajaran integritas secara bertahap setelah memenuhi target peserta awal.
Besarnya jumlah ASN yang mencapai lebih dari 6,5 juta orang membuat KPK menyiapkan metode pembelajaran digital yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara efektif.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menguji modul pembelajaran kepada lebih dari 54 ribu ASN di 12 kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
“Hasil uji coba menunjukkan tingginya kebutuhan penguatan integritas. Kami juga telah menyiapkan implementasi nasional lebih dari satu tahun melalui forum diskusi, penyusunan kurikulum bersama ahli, hingga evaluasi menyeluruh,” kata Yonathan.
Dashboard Nasional Disiapkan, PANRB Beri Dukungan Penuh
Untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program, KPK menyiapkan dashboard nasional “Indata” yang memungkinkan pemantauan partisipasi ASN secara real-time dan transparan.
Sedikitnya 10 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga telah berkomunikasi dengan KPK untuk mengikuti tahap awal implementasi pada 2026.
Dalam pembahasan tersebut, KPK turut menyoroti tantangan pemerataan infrastruktur pembelajaran digital, termasuk keterbatasan Learning Management System (LMS) di sejumlah instansi pemerintah. Karena itu, KPK mendorong integrasi program ke dalam LMS Nasional agar akses pembelajaran semakin merata.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program tersebut. Kementerian PANRB juga menyetujui integrasi materi ASN Berintegritas ke dalam program SMART ASN bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan KPK.
Selain itu, portal layanan aparatur negara terintegrasi “INAGov” siap mendukung integrasi materi pembelajaran integritas. Materi program nantinya akan dikurasi bersama LAN agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
Kementerian PANRB juga menyetujui penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB guna memperkuat implementasi program nasional tersebut. KPK akan menyiapkan bahan penyusunan regulasi sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN.
Dalam jangka panjang, e-Learning ASN Berintegritas diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu ASN, tetapi juga menjadi indikator penting dalam evaluasi reformasi birokrasi nasional. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat budaya kerja profesional, mencegah korupsi sejak dini, dan menciptakan pelayanan publik yang lebih berintegritas.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Plh Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat KPK Amier Arif, Kasatgas Pembelajaran Digital dan Komunikasi ACLC KPK Gumilar Prana Wilaga, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto.***
