Jakarta | Posindependent.com – Polda Metro Jaya menetapkan 45 orang sebagai tersangka setelah kegiatan penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Kepolisian menyebut penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan fasilitas umum, tindakan melanggar hukum terhadap orang atau barang, serta kepemilikan senjata tajam.
Kepolisian menyatakan situasi di sekitar Gedung DPR/MPR telah kembali kondusif setelah sebagian besar peserta meninggalkan lokasi secara tertib. Aktivitas masyarakat di Jakarta juga kembali berjalan normal.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat, 28 Agustus 2026.
Ia menegaskan polisi tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melaksanakan aspirasi secara tertib dan damai,” ujar Budi Hermanto.
Menurutnya, aparat tidak menyamakan seluruh peserta kegiatan dengan orang-orang yang kemudian diduga melakukan pelanggaran hukum.
Polda Metro Jaya justru memisahkan antara penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dengan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Polda Metro Jaya Proses 45 Tersangka
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Dr. Iman Imanuddin mengatakan penyidik menetapkan 45 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan.
Polisi menangani sejumlah dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Kasus itu antara lain mencakup dugaan perusakan fasilitas umum, tindakan bersama yang melanggar hukum terhadap orang maupun barang, serta kepemilikan senjata tajam.
Penyidik juga masih mendalami dugaan adanya pihak yang menggerakkan individu lain untuk melakukan tindakan ilegal.
Iman menegaskan penyidik tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena keikutsertaannya dalam kegiatan penyampaian aspirasi.
“Penegakan hukum kami tidak diarahkan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi damai. Penentuan status hukum dilakukan berdasarkan bukti, peran, dan tindakan masing-masing individu,” jelas Iman.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses hukum yang berjalan ditujukan kepada individu yang berdasarkan hasil penyidikan memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Barang yang Diamankan Polisi
Dalam proses penindakan, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang kini masih didalami keterkaitannya dengan peristiwa tersebut.
Barang yang disita meliputi dua golok, dua gunting dan satu alat asah pisau. Polisi juga mengamankan 10 lembar PVC, satu ketapel dan 19 anak panah.
Selain itu, petugas menyita satu rantai besi serta empat tongkat bambu.
Penyidik masih mendalami fungsi dan hubungan masing-masing barang dengan perkara yang sedang ditangani. Karena itu, keberadaan barang tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian yang dilakukan aparat.
Penanganan Anak Mengutamakan Kepentingan Terbaik
Selain memproses orang dewasa yang diduga terlibat, Polda Metro Jaya memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang ikut terseret dalam penanganan pascakegiatan tersebut.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rita Wulandari Wibowo mengatakan kepolisian menerapkan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Penanganan melibatkan pekerja sosial, Unit PPA Provinsi DKI Jakarta serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.
Kepolisian juga menjaga kerahasiaan identitas anak selama proses penanganan.
Pendekatan tersebut tidak berhenti pada proses pemeriksaan. Polda Metro Jaya menyiapkan pendampingan berkelanjutan bagi anak-anak yang sudah tidak bersekolah.
Sementara anak yang masih mengikuti pendidikan akan mendapatkan pembinaan dengan melibatkan tenaga pendidik dan Dinas Pendidikan.
Langkah itu diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan sekaligus mencegah anak kembali terlibat dalam tindakan serupa.
“Kami akan terus koordinasi guna memastikan anak-anak mendapatkan pendampingan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dalam aspek pendidikan,” kata Rita.
Penanganan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan terhadap anak dibandingkan proses penegakan hukum terhadap orang dewasa yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Polisi Buka Layanan Informasi Anak dan Perempuan
Polda Metro Jaya juga membuka saluran informasi bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan anak atau perempuan yang belum diketahui setelah kegiatan tersebut.
Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui layanan Lapor Bu Direktorat Reserse PPA dan PPO di nomor 0812-14110-110.
Kepolisian meminta masyarakat menggunakan saluran tersebut untuk menyampaikan informasi yang relevan sehingga petugas dapat melakukan penelusuran dan penanganan sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, polisi mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Situasi Jakarta setelah kegiatan penyampaian aspirasi dilaporkan telah kembali aman dan aktivitas masyarakat berlangsung normal.
Polda Metro Jaya menegaskan penyampaian pendapat tetap merupakan hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan kepentingan publik.
Penanganan Polda Metro Jaya terhadap 45 tersangka tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum yang didasarkan pada bukti, peran dan tindakan masing-masing individu. Sementara itu, masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai tetap diminta menggunakan ruang demokrasi secara tertib dan bertanggung jawab.***
