JAKARTA | Posindependent.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin 08 Juni 2026. Usai pelantikan, kepemimpinan baru langsung menyiapkan evaluasi besar terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari jumlah dapur, penerima manfaat, hingga efisiensi anggaran negara.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam agenda yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat di Istana Negara. Para pejabat menyatakan kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berjanji menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.
Setelah prosesi pelantikan selesai, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menghadiri acara tersebut.
Kepemimpinan Baru BGN Langsung Soroti Efisiensi MBG
Usai resmi menjabat, Kepala BGN Nanik S. Deyang langsung menegaskan arah kebijakan baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah, kata dia, ingin menjaga keberlanjutan program tanpa menambah tekanan terhadap anggaran negara.
Nanik memastikan BGN tetap mempertahankan target pemenuhan gizi masyarakat, namun dengan pendekatan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kami fokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani negara, tetapi target pemberian gizi tetap berjalan,” ujar Nanik kepada wartawan di Istana Negara.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyampaikan komitmen memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (08/06/2026). Dok/BPMI Setpres
Sebagai langkah awal, BGN akan memberlakukan moratorium sementara untuk mengevaluasi kebutuhan jumlah dapur MBG di berbagai daerah. Evaluasi ini bertujuan memastikan distribusi layanan berjalan optimal dan tidak berlebihan di wilayah tertentu.
“Kami ingin menata ulang, apakah dapur yang ada sudah sesuai kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih,” jelasnya.
Tak hanya itu, BGN juga akan meninjau ulang data penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi secara nyata.
Fokus Kualitas, Bukan Sekadar Jumlah
Nanik mengatakan BGN kini lebih memprioritaskan kualitas dibanding mengejar kuantitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 2026.
Pemerintah akan mengevaluasi seluruh dapur MBG yang telah beroperasi untuk memastikan standar pelayanan, keamanan pangan, dan kualitas gizi berjalan sesuai petunjuk teknis.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa tahun 2026 bukan soal mengejar kuantitas, tetapi kualitas,” tegas Nanik.
Selain pembenahan internal, BGN juga mulai menyusun strategi untuk memperluas jangkauan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah membuka peluang kerja sama melalui program CSR perusahaan, BUMN, hibah luar negeri, hingga investor yang beroperasi di daerah.
Langkah ini diharapkan membuat Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi muda Indonesia.
Kepemimpinan baru BGN kini menghadapi tantangan besar, memastikan program unggulan pemerintah berjalan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan gizi bagi masyarakat yang paling membutuhkan.***
