Banda Aceh | Posindependent.com – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik, ST, M.Si membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Kabupaten/Kota se-Aceh 2026 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat 11 September 2026. Agenda tersebut berlangsung bersamaan dengan HKG PKK ke-54, Rapat Konsultasi TP PKK se-Aceh dan Pameran Kriya Unggulan 2026.
Kegiatan itu dihadiri Ketua TP-PKK Aceh Marlina Muzakir, para ketua TP-PKK kabupaten/kota serta sejumlah pejabat terkait.
Saat membuka kegiatan, Taufik membacakan sambutan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh. Pemerintah Aceh meminta peringatan HKG PKK tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi untuk memastikan 10 Program Pokok PKK menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat Konsultasi TP PKK se-Aceh juga diarahkan menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan menyusun langkah bersama. Pemerintah Aceh berharap gerakan PKK semakin efektif, inovatif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Rakerda Dekranasda Aceh 2026 Dorong Perajin Masuk Pasar Global
Wakil Gubernur menilai PKK memiliki posisi strategis karena gerakannya berawal dari keluarga. Dari lingkungan keluarga, pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, pembentukan karakter, ketahanan sosial hingga kemandirian ekonomi.
Pemberdayaan keluarga juga berkaitan erat dengan penguatan ekonomi melalui peran perempuan dan keluarga sebagai pelaku UMKM serta perajin.
Karena itu, Dekranasda memiliki ruang penting untuk mendorong pengembangan produk kriya sekaligus menjaga warisan budaya Aceh.
Rakerda Dekranasda Aceh 2026 mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia.”Pemerintah Aceh menilai tema tersebut relevan dengan kebutuhan pengembangan industri kriya yang tidak hanya mengejar nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya.
Aceh memiliki beragam produk kriya dan wastra dengan motif, teknik serta karakter yang khas. Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan perajin mengembangkan produk yang inovatif, berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pasar tanpa kehilangan identitas daerah.
Pemerintah Aceh juga mendorong perajin mengikuti perubahan perilaku konsumen dengan memanfaatkan transformasi digital. Media sosial, platform digital dan strategi pemasaran kreatif dinilai dapat membantu produk kriya Aceh menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional.
Produk Unggulan Daerah Jadi Identitas Kriya Aceh
Pemerintah Aceh berharap Rakerda menghasilkan program kerja yang konkret dan terukur, terutama yang memberi manfaat langsung bagi perajin serta pelaku UMKM.
Koordinasi antara Dekranasda Aceh dan Dekranasda kabupaten/kota juga perlu diperkuat. Fokusnya mencakup pembinaan perajin, peningkatan mutu produk, promosi serta perluasan akses pasar.
Setiap kabupaten/kota juga diharapkan mampu mengembangkan produk unggulan yang mencerminkan identitas daerah. Produk tersebut kemudian dapat dikembangkan bersama sebagai bagian dari branding kriya Aceh.
Arah tersebut sejalan dengan tema HKG PKK ke-54, “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”
Pemerintah Aceh mendorong tema tersebut diterjemahkan melalui kerja nyata, termasuk memperkuat keluarga, memberdayakan perempuan dan masyarakat, mengembangkan UMKM serta menjaga budaya agar dapat berkembang menjadi sumber ekonomi baru.
Untuk memperkuat agenda tersebut, PKK dan Dekranasda diminta membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dengan kebersamaan dan kerja yang konsisten, kami yakin PKK dan Dekranasda dapat memberikan kontribusi semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” demikian pesan Wakil Gubernur Aceh yang dibacakan Plt Sekda Aceh Taufik.
Setelah menyampaikan sambutan tersebut, Taufik secara resmi membuka Rapat Konsultasi TP PKK se-Aceh dan Rakerda Dekranasda Aceh 2026.***
