Jakarta | Posindependent.com – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf meminta dukungan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, untuk pembentukan Dana Abadi bagi Kombatan dan Korban Konflik Aceh. Permintaan itu ia sampaikan dalam pertemuan resmi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur, Selasa 7 Oktober 2025.
Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa dana abadi tersebut menjadi langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat terdampak konflik serta mengelola lahan bekas konflik agar lebih produktif dan berkelanjutan.
“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, agar Dana Abadi Kombatan dan Korban Konflik bisa menjadi langkah nyata membangun kembali kehidupan masyarakat pascakonflik di Aceh,” ujar Mualem.
Komitmen Aceh terhadap Lingkungan dan Perdamaian
Dalam pertemuan itu, Mualem menegaskan bahwa inisiatif tersebut tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan sosial Pemerintah Aceh untuk menjaga perdamaian dan menegakkan keadilan bagi masyarakat.
Selain membahas dana abadi, Gubernur Aceh juga menyampaikan dukungan terhadap Instruksi Gubernur tentang Penataan dan Penertiban Perizinan Sumber Daya Alam. Ia menilai kebijakan itu penting untuk memperkuat tata kelola lingkungan, memastikan kepatuhan usaha terhadap regulasi, serta mendorong investasi yang ramah lingkungan.
Mualem turut menyoroti perlunya percepatan penyaluran Dana Rehabilitasi Berbasis Kinerja (RBP)dan program REDD+ Carbon Aceh, dua langkah strategis untuk menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Fokus pada Konservasi dan Pertambangan Rakyat
Dalam bidang konservasi, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi satwa liar, terutama gajah Sumatera, melalui kolaborasi erat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Perlindungan satwa dan hutan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga warisan alam Aceh,” tegas Mualem.
Ia juga mendorong percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas tambang rakyat bisa berjalan legal, tertib, dan ramah lingkungan. Dalam kesempatan itu, Mualem menyinggung proyek daur ulang tembaga dan lithium oleh PT Aceh Green Industri, yang sejalan dengan arah investasi hijau bila seluruh aturan lingkungan dipatuhi.
“Pemerintah Aceh berkomitmen membangun Aceh secara berkelanjutan. Setiap langkah pembangunan harus selaras dengan pelestarian alam dan kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur menegaskan.
Dukungan Penuh dari Kementerian LHK
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi pandangan dan inisiatif Gubernur Aceh. Ia menilai Pemerintah Aceh memiliki semangat kuat dalam mengelola lingkungan secara bijak dan bertanggung jawab.
“Kami melihat semangat besar Pemerintah Aceh dalam membangun daerah secara hijau dan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup akan mendukung penuh program yang mengarah pada pembangunan hijau dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Hanif.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama PosIndependent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
