Banda Aceh | Posindependent.com – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mempercepat penerapan sistem parkir non-tunai berbasis QRIS di seluruh wilayah kota. Program ini menjadi langkah strategis menuju tata kelola parkir yang transparan, modern, dan aman.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin langsung koordinasi program bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh dan Bank Aceh Syariah (BAS). Pertemuan pematangan berlangsung di Pendopo Wali Kota pada Selasa, 11 November 2025.
Turut hadir Asisten II Faisal, Kadishub Kota Banda Aceh Muhammad Saifuddin Ambiya, Deputi BI Aceh Hertha Bastian, serta sejumlah pejabat Pemko Banda Aceh. Illiza menegaskan, penerapan QRIS menjadi bagian dari transformasi sistem parkir menuju era digital yang efisien.
“Penggunaan QRIS jauh lebih baik dan aman. Sistem ini membawa masyarakat Banda Aceh menuju kehidupan yang lebih modern,” ujar Wali Kota Illiza.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin rapat koordinasi penerapan sistem parkir non-tunai berbasis QRIS bersama BI dan Bank Aceh Syariah di Pendopo Wali Kota, Selasa (11/11/2025). Prokopim BNA
Illiza menjelaskan bahwa sistem parkir non-tunai meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Dengan transaksi digital, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai, sehingga potensi kriminalitas menurun.
Ia menegaskan, seluruh data transaksi kini bisa terpantau secara real time, memperkuat akuntabilitas dan menghindari praktik tidak transparan.
“Teknologi ini memudahkan kontrol dan mengurangi kecurigaan. Kami ingin tata kelola parkir menjadi contoh bagi daerah lain,” tegas Illiza.
Dishub Banda Aceh Siapkan 545 Titik Parkir Digital
Kadishub Kota Banda Aceh, Muhammad Saifuddin Ambiya, memaparkan bahwa pihaknya mengelola 545 titik parkir dengan 461 juru parkir (jukir) di enam zona utama.
Meskipun pendapatan parkir meningkat, ia mengakui tantangan terbesar masih pada peningkatan kapasitas SDM jukir, terutama dalam memahami sistem non-tunai.
Untuk menjawab tantangan itu, Dishub menyiapkan tiga langkah strategis yakni Pelatihan intensif bagi jukir dan masyarakat, Penyiapan fasilitas pendukung pembayaran digital dan Integrasi sistem parkir dengan inisiatif Teknologi dan Transportasi Terpadu.
“Kami ingin seluruh jukir memahami dan terbiasa dengan sistem digital agar layanan publik semakin cepat dan efisien,” jelas Saifuddin.
BI Aceh Dukung Digitalisasi Pembayaran Daerah
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Hertha Bastian, menyambut baik langkah Pemko Banda Aceh. Ia menilai penerapan QRIS di sektor parkir mampu meningkatkan poin DP2TP (Digitalisasi Pembayaran Pemerintah Daerah) dan memperbaiki efisiensi pendapatan asli daerah.
“Dengan QRIS, pendapatan parkir akan lebih transparan. Masyarakat cukup scan kode, transaksi langsung tercatat, dan akuntabilitas terjamin,” ungkap Hertha.
Hertha optimistis inovasi ini akan menjadi contoh digitalisasi layanan publik yang memperkuat ekosistem ekonomi digital di Aceh.***
Dapatkan pengalaman membaca berita yang lebih cepat dan praktis bersama Pos Independent. Ikuti saluran resmi kami di WhatsApp Channel disini untuk menerima notifikasi berita pilihan setiap hari.
