Batam | Posindependent.com – Wakil Gubernur Aceh bersama Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma, mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang berlangsung di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Jumat, 11 September 2026. Rapat tersebut mengangkat tema “Penguatan Sumatera Economic Corridor dan Pemulihan Pascabencana”.
Pertemuan dipimpin Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan membahas berbagai persoalan daerah di Sumatera, khususnya percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana pada 25 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Aceh diwakili tiga senator, yakni H Sudirman atau Haji Uma, Tgk Ahmada, dan Azhari Cage. Sejumlah aspirasi daerah disampaikan, termasuk perkembangan penanganan pascabencana serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Di sela kegiatan, Haji Uma bersama Wakil Gubernur Aceh membedah sejumlah data terkait progres penanganan pascabencana, mulai dari Dana Tunggu Hunian (DTH), dana stimulan rumah rusak, pembangunan hunian tetap (huntap), hingga pemulihan infrastruktur.
Berdasarkan data yang dibahas, penerima DTH di Aceh mencapai 13.706 kepala keluarga dari total 20.986 kepala keluarga penerima di wilayah Sumatera. Sementara dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang yang telah ditransfer mencapai Rp421,21 miliar.
Untuk pembangunan huntap, sebanyak 12.671 unit telah diverifikasi dari total 24.400 unit yang diusulkan. Sedangkan pada sektor infrastruktur, pembangunan kembali Jembatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, telah mencapai 95 persen dan ditargetkan mulai difungsikan pada 20 September 2026.
Haji Uma meminta proses administrasi dipercepat agar bantuan yang telah dialokasikan dapat segera diterima dan dirasakan masyarakat terdampak.
“Data kita bedah bersama Wagub Aceh. Aceh 847 jiwa meninggal, 89 hilang. Ini duka terbesar. Jangan sampai urusan berkas menghambat DTH, stimulan, dan huntap. Kita kejar tuntas sebelum musim hujan,” kata Haji Uma.
Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Aceh, DPD RI, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian terkait harus diperkuat. Hal tersebut dinilai penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tersendat akibat persoalan administrasi maupun koordinasi antarinstansi.
“Sinergi DPD RI, Pemprov, dan kementerian harus kuat. Rakyat Aceh butuh kepastian, bukan hanya rapat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Aceh yang diperkirakan mencapai Rp150 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran yang telah disetujui pemerintah pusat disebut baru mencapai Rp58,9 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp91,1 triliun.
Haji Uma mengatakan DPD RI akan terus mengawal kebutuhan tersebut ke pemerintah pusat. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar proses pemulihan Aceh dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kesenjangan Rp91,1 triliun ini harus kita kejar bersama. DPD RI akan terus mengawal ke pusat agar alokasi ditambah,” tegasnya.
Rapat tersebut turut menghadirkan paparan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB, serta Kementerian Dalam Negeri selaku Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Haji Uma berharap rapat tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pemulihan Aceh, terutama pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan anggaran dari pemerintah pusat.***
