Banda Aceh | Posindependent.com – Koordinator Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA menilai kebijakan penganggaran pengadaan mobil operasional oleh Badan Reintegrasi Aceh ( BRA ) senilai Rp 17,8 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2026, tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi di tengah berlangsungnya efisiensi anggaran.
Murtala juga mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan operasional baru bagi BRA kabupaten atau kota maupun tingkat Provinsi. Menurutnya, alokasi anggaran sebesar itu seharusnya dapat diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat korban konflik Aceh.
“Di Tengah kondisi efisiensi anggaran dan banyaknya persoalan sosial yang masih dihadapi Masyarakat, pengadaan mobil operasional BRA senilai Rp 17,8 miliar dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak,” kata Murtala, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menyebutkan, selama puluhan tahun BRA kabupaten dan kota telah menjalankan aktivitasnya tanpa kendaraan operasional khusus, namun roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Faktanya sudah lama berdiri tanpa mobil operasional khusus pun tetap berjalan. Karena itu, pengadaan mobil baru saat ini dipandang belum menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti efektivitas keberadaan BRA yang dibentuk sebagai Lembaga untuk menangani persoalan reintegrasi, terutama menyangkut mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik Aceh. Namun, kata dia, hingga kini kiprah dan dampak nyata program BRA masih belum dirasakan secara luas oleh Masyarakat korban.
“BRA dibentuk untuk menampung berbagai persoalan korban konflik Aceh. Akan tetapi, sampai hari ini Masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana hasil nyata dari keberadaan Lembaga tersebut,” ujar Murtala.
Atas kondisi tersebut, Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA meminta Pemerintah Aceh khususnya Gubernur Aceh, untuk mengevaluasi kembali kebijakan anggaran di tubuh BRA.
Dengan harapan, kata dia, alokasi dana pengadaan kendaraan operasional dapat ditinjau ulang dan dialihkan pada program yang lebih menyentuh kebutuhan Masyarakat korban konflik.
“Kami meminta Gubernur Aceh untuk meninjau kembali kebijakan di BRA, agar anggaran pengadaan mobil tersebut dapat dialihkan bagi kepentingan kesejahteraan Masyarakat, khususnya korban konflik yang masih membutuhkan perhatian,” imbuhnya.***
